Islamadab (ANTARA) – Pakistan pada Kamis (19/6) meluncurkan Kebijakan Kendaraan Listrik Nasional 2025-2030, dengan tujuan mempromosikan transportasi bersih, mengurangi impor bahan bakar, dan meningkatkan produksi lokal, demikian disampaikan Kementerian Industri dan Produksi Pakistan.
Berbicara dalam acara peluncuran, Asisten Khusus Perdana Menteri untuk Industri dan Produksi Haroon Akhtar Khan menyebut kebijakan ini sebagai langkah bersejarah dan transformatif menuju reformasi lingkungan, energi, dan industri.
Berdasarkan kebijakan baru ini, Pakistan menargetkan 30 persen dari seluruh penjualan kendaraan baru adalah kendaraan listrik pada 2030. Perubahan ini diperkirakan akan menghemat 2,07 miliar liter bahan bakar per tahun, mengurangi emisi karbon sebesar 4,5 juta ton, dan menghemat hampir 1 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.378) dalam valuta asing, menurut estimasi pemerintah.
Untuk mendukung transisi ini, pemerintah mengalokasikan subsidi awal sebesar 9 miliar rupee Pakistan (1 rupee Pakistan = Rp57,78) atau sekitar 32 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp16.378) untuk tahun fiskal 2025-2026, yang akan menguntungkan lebih dari 116.000 sepeda listrik dan lebih dari 3.000 becak listrik.
Selain itu, 25 persen dari subsidi tersebut dialokasikan untuk kaum perempuan guna memastikan mobilitas yang inklusif dan aman. Kebijakan ini juga mencakup rencana untuk 40 stasiun pengisian daya kendaraan listrik di sepanjang jalan tol nasional, sistem penukaran baterai, dan integrasi titik pengisian daya kendaraan listrik ke dalam peraturan bangunan.
Paket dukungan untuk produsen lokal serta usaha kecil dan menengah (UKM) juga disertakan untuk memperkuat produksi dalam negeri, yang sudah menyumbang lebih dari 90 persen komponen untuk kendaraan beroda dua dan tiga.
Sejumlah pejabat mengatakan kebijakan ini dapat menghemat sekitar 800 miliar rupee Pakistan atau 2,82 miliar dolar AS dalam 25 tahun ke depan dan menghasilkan pendapatan melalui kredit karbon.
“Kebijakan ini menjadi langkah krusial menuju energi bersih, transportasi berkelanjutan, dan pengembangan industri,” ungkap Khan, seraya mendesak kerja sama sektor publik dan swasta demi mewujudkan tujuan mobilitas bersih negara tersebut.
Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025
